Banyak Tanah Negara Belum Miliki Sertifikat Menteri ATR Kita Masukan ke Land Bank

FINANCE – Pemerintah saat ini terus melakukan sertifikasi lahan pada tanah milik masyarakat dan milik negara. Legalisasi ini juga berkaitan dengan program bank tanah atau land bank.

“Nanti akan banyak tanah tak bertuan disatukan ke land bank. Kemudian dalam sengketa ada bagian tanah yang bisa dimasukkan ke land bank,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Land bank ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Presiden. Tak hanya tanah rakyat, tanah negara juga akan di data dalam bank tanah ini.

“Perpres, BLU (Badan Layanan Umum). Di UU kita akan masukkan ketentuan land bank lebih kuat lagi,” ujar Sofyan.

Menurut Sofyan saat ini banyak lahan negara yang secara de facto tidak diakui. Untuk itu, sertifikasi lahan terus dilakukan oleh pemerintah. Land bank ini pun nantinya akan menjadi instrumen khusus dalam mengatasi persoalan lahan.

“Selama ini bayangkan saja balai kota DKI itu enggak ada land titel-nya karena selama ini mereka enggak merasa perlu. Tapi sekarang ini kita berikan land titel-nya. Monas, istana sudah diberikan sertifikat beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Saat ini, dari total 126 juta bidang tanah, total tanah yang telah memiliki sertifikat hanya mencapai 46 juta bidang tanah. Tanah ini termasuk yang dimiliki oleh negara.

Tahun ini, sertifikasi lahan ditargetkan dapat mencapai 5 juta bidang tanah. Artinya, 51 juta lahan di Indonesia ditargetkan dapat memiliki sertifikat hingga akhir tahun.

Menurut Sofyan, saat ini banyak aset negara yang hilang karena tidak memiliki sertifikat tanah. Untuk itu, sertifikasi lahan akan terus dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

“Ini kita percepat. Banyak sekali masih (belum memperoleh sertifikat). Itu tanah milik TNI, tanah pemerintah banyak sekali sengketa karena tidak miliki land title. Dulu siapa yang peduli,” ujar Sofyan.

Pemerintah sendiri telah memberikan kemudahan untuk melakukan sertifikasi lahan. Bahkan, kerjasama dengan berbagai instansi pun dilakukan dalam hal pemberian sertifikat lahan.

“Pokoknya kita percepat, ada PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, kota per kota. Jakarta tahun 2018 nanti 100% terdaftar. Prosedur umum sebenarnya enggak ada masalah, tapi yang jadi masalah banyak sengketa,” ujar Sofyan.

Seluruh aset negara saat ini tengah dalam proses sertifikasi lahan. Bahkan, Istana Kepresidenan pun juga tak luput dari sertifikasi beberapa waktu lalu.

“Tapi kalau monas baru kali ini, kemudian DKI, lalu Pulau C dan Pulau D,” ujarnya.

Sertifikasi lahan ini nantinya dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. Melalui pendataan tanah, kepastian hukum hingga pemetaan dapat dilakukan oleh pemerintah.

“Nanti pemerintah akan jauh lebih mudah jika miliki land bank. Kalau misalnya negara mau bangun kawasan industri, kalau ada land bank sudah tidak ada masalah. Pemerintah mau bikin kota baru misalnya itu enggak ada masalah,” ujarnya.

Pembangunan pun dapat dilakukan secara lebih efisien. Nantinya, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan lahan dengan biaya yang lebih rendah.

“Kalau pendaftar tanah nanti sudah sistemis lengkap, kita bisa lihat bangun jalan tol mana yang lebih efisien. Kemarin misalnya pembebasan tanah yang (tol) Antasari-Depok kena pompa bensin dan kena rumah sampai Rp70 miliar,” ujarnya.