Beri Kuliah Umum, Menteri PUPR Singgung Stok Air di Pulau Jawa yang Kritis

      Comments Off on Beri Kuliah Umum, Menteri PUPR Singgung Stok Air di Pulau Jawa yang Kritis

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, ketidakseimbangan antara distribusi penduduk dan daya dukung lingkungan merupakan tantangan nyata pembangunan infrastruktur yang kini tengah gencar dilakukan pemerintah.

Dalam sebuah orasi ilmiah pada acara LIPI Sarwono Memorial Lecture XVIII, Basuki menjelaskan, Pulau Jawa yang hanya 6,94 persen dari total luas daratan Indonesia dengan potensi 4,2 persen dari ketersediaan air, harus menanggung beban sebesar 57,5 persen total penduduk.

Kondisi ini mengakibatkan ketersediaan air per kapita di Pulau Jawa hanya 1.200 m3 per kapita per tahun, jauh di bawah kebutuhan ketersediaan minimum air, yaitu 1.600 m3 per kapita per tahun. Dari segi ketersediaan air, Pulau Jawa sudah dalam kondisi kritis,” papar dia di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Sebagai perbandingan, dia menyebutkan, Pulau Papua memiliki ketersediaan air sebesar 295.551 m3 per kapita per tahun. Gambaran ini menunjukkan pentingnya upaya Kementerian PUPR untuk mengoptimalkan potensi ketersediaan air di indonesia.

“Untuk mengatasi ketimpanganan antar wilayah ini, Kementerian PUPR telah menetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategi (WPS) yang dijadikan dasar penyusunan program pembangunan Infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah,” urainya.

Dia menyampaikan, setiap WPS memiliki strategi pengembangan wilayah yang dijadikan acuan pembangunan infrastruktur guna memastikan bahwa potensi sosial ekonomi dapat dikembangkan secara optimal dan berkesinambungan.

Termasuk membangun kawasan perbatasan, pulau terluar, dan wilayah tertinggal yang secara daya dukung lingkungan masih memadai.

“Contohnya adalah pembangunan infrastruktur di Pulau Papua. Kita memahami bahwa untuk jangka pendek, investasi pembangunan jalan baru tidak memberikan manfaat ekonomi yang sama bila investasi tersebut ditanamkan di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera,” tutur dia.

“Namun dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur pada WPS-WPS di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera akan membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menurunkan ketimpangan antarwilayah yang pada gilirannya akan memperkokoh persatuan Indonesia,” dia menambahkan.

Kementerian PUPR Tingkatkan Bantuan Air Bersih di Lombok

(Foto: Dok Kementerian PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus meningkatkan jumlah bantuan dalam memasok ketersediaan prasarana, sarana air bersih dan sanitasi.

Langkah itu sebagai prioritas utama kebutuhan para pengungsi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini sejalan dengan jumlah masyarakat terdampak dan masalah yang timbul dalam tahap tanggap darurat dan pemulihan pasca gempa.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan, hal terpenting dalam kondisi darurat adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih serta sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.

“Dalam mengatasi penyediaan air baku, Kementerian PUPR telah membuat sebanyak 44 sumur bor dan pompa air tanah berkapasitas 15-20 liter per detik yang saat ini sudah difungsikan sebanyak 5 unit di Kabupaten Lombok Timur dan 39 unit di Kabupaten Lombok Utara,” papar dia dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (22/8/2018).

Adapun jumlah bantuan penyediaan prasarana, sarana air bersih dan sanitasi hingga saat ini berupa 228 unit Hidran Umum (HU) berkapasitas 2 ribu liter, dan 65 unit HU berkapasitas 1.000 liter.

Untuk distribusi air bersih dilakukan menggunakan 19 mobil tangki air (MTA) ke wilayah yang telah disepakati bersama dengan Basarnas, PMI, BNPB, dan Kepolisian.

Air kemudian ditampung dengan menggunakan tandon air maupun hidran umum berkapasitas 4 ribu liter.

Perbaikan sistem transmisi PDAM juga dilakukan dalam mengatasi kualitas air yang kotor. Selain itu juga ditambahkan sebanyak 252 WC portabel, 70 unit tenda hunian darurat, dan mobilisasi alat berat sebanyak 21 ekskavator, 2 loader, 3 dozer, dan 33 dumptruck.

Sementara untuk rehabilitasi fasilitas publik dan rumah dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pasca gempa Lombok, Kementerian PUPR telah mengembangkan rumah tahan gempa melalui teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).

Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk tiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa, sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa.