Golkar Ingin Ajukan Jusuf Kalla Sebagai Cawapres Jokowi

      Comments Off on Golkar Ingin Ajukan Jusuf Kalla Sebagai Cawapres Jokowi

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya  ingin kembali mengusung Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Sebelumnya, Golkar juga telah mengajukan Ketua Umumnya Airlangga hartarto sebagai calon wakil presiden.

“Kita lagi fokus kepada bagaimana dari Golkar Pak JK maupun Pak Airlangga menjadi wakil presidennya Pak Jokowi,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa 8 Mei 2018.

Bamsoet menilai Jusuf Kalla adalah sosok paling ideal mendampingi Jokowi. Apalagi dalam beberapa survei nama Jusuf Kalla masih dijagokan sebagai calon wakil presiden.

“Menurut saya pribadi pasangan Pak Jokowi yang ideal ke depan adalah Pak JK. Pak JK adalah dari Partai Golkar,” kata dia.

Bamsoet menilai, jika Golkar mengusung Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden, maka akan mendongkrak elektabilitas partai.

“Kalau bicara Golkar dan setiap partai maka tiap partai berkepentingan ketumnya atau tokohnya menjadi wapresnya Pak Jokowi karena besok pemilihan langsung pilpres dan pileg artinya pemilihan presiden dan partai, dengan harapan partai ini terdorong mendongkrak elektabilitasnya,” jelasnya.

Sebelumnya, pencalonan Jusuf Kalla menjadi cawapres menghangat ketika UU Pemilu terkait masa jabatan digugat di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan uji materi UU Pemilu diajukan oleh Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Pasal yang digugat yakni Pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i.

Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu mengatur syarat bagi presiden dan Wakil Presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Permohonan gugatan UU Pemilu sudah teregistrasi di MK pada Senin tanggal 30 April 2018 lalu. Pemohon merasa dirugikan jika JK tidak bisa lagi mendampingi Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, kolaborasi keduanya dianggap telah menghadirkan capaian kinerja yang baik bagi Indonesia.