Kebijakan yang Membunuh

Kebijakan yang Membunuh

      Comments Off on Kebijakan yang Membunuh

Mohamad Sobary
Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Email: dandanggula@hotmail.com

KEBIJAKAN cukai itu wujud dari semangat pengen­dalian. Aturan yang me­netapkan bahwa pada bungkus kretek harus dicantumkan gam­­bar mengerikan dan pe­ringat­an ”merokok mem­bunuh­­­mu” tak perlu dijelas­kan, sudah jelas membatasi per­­tumbuhan. Cukai selalu naik, naik, dan tiap saat naik, jelas memiliki latar belakang pengendalian.

Pabrik tidak boleh tumbuh atau berkembang. Pertum­buh­an dikendalikan dengan cara yang sangat menguntungkan pemerintah. Pemasukan dari cukai terus meningkat, industri yang tercekik dan tak mampu memenuhi kewajiban mati nelangsa.
Dua hal itu target utama kebijakan tersebut. Dua-dua­nya tercapai. Dan, lobi-lobi asing yang juga memanggul se­mangat pembunuhan bertemu dalam kebijakan cukai. Para pelobi mungkin menyanjung setinggi langit orang-orang cukai yang bisa diajak bekerja sama menyukseskan agenda global membunuh kretek demi argumen kesehatan.

Para pelobi juga meme­nga­ruhi DPR dan pemerintah pusat untuk menetapkan daerah bebas rokok. Ini juga wujud pengendalian. Dan, operasi pengendalian ini diatur dari negeri yang jauh dari sini. Dan, kita bermain manis, taat, patuh, dan siap menjalankan agenda orang lain.

Mungkin ketaatan itu tidak gratis. Tiap tindakan, tiap jasa, ada harganya. Para  pelobi yang sudah sukses di pusat segera turun ke daerah. Mereka datang ke sana menemui pemerintah daerah dan DPRD. Keduanya diajak bekerja sama melakukan pengendalian tem­bakau dan produk olahannya. Pemda pro­vinsi  dan DPRD di­ajak berjuang merumuskan ke­bijakan me­ngen­dalikan kretek. Dan, mereka mau. Di sini kesediaan mereka bekerja sama itu juga ada imbalannya.

Sampai di tingkat kabu­pa­ten/ wali kota ada pula DPRD-nya. Ini DPRD tingkat dua.  De­ngan kata lain, secara strategis, kebijakan yang membunuh ini dilak­sana­kan dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah ting­kat dua. Dari pusat ke daerah-daerah tadi campur tangan ke­pen­ting­an asing sangat men­colok. Pejabat negara di negeri kita bekerja di bawah komando asing demi menyukseskan agenda asing.

Pertimbangan ekonomi men­dorong mereka untuk me­nerima komando ini. Urusan ekonomi, duit, dianggap maha­penting. Mungkin selama mereka masih menjadi pejabat, setidaknya selama masih aktif bekerja, semua ini bukan me­rupakan gangguan. Mereka tahu berapa ratus ribu industri kecil yang telah mereka bunuh dalam suatu kurun waktu ter­tentu. Mereka tahu bagaimana kerusakan yang terjadi akibat kebijakannya.

Semua itu dianggap sepi. Perasaan bahwa mereka ber­juang masih bisa diper­tahan­kan selama masih bekerja. Mungkin makin lama makin terasa bahwa kata berjuang itu artinya bukan benar-benar ber­juang. Lama-lama kata ber­juang itu kehilang­an makna karena sejak semula mereka memang bukan ber­juang. Kebijakan demi kebijak­an itu lahir dengan semangat membabat pertumbuhan industri kita. Dia juga tahu yang dimaksud industri di sini tak selamanya bidang usaha yang besar dan kaya.

Banyak industri yang hanya mewakili kepentingan ekono­mi keluarga untuk bisa hidup pas-pasan. Tapi, semua  indus­tri kecil, industri rumah tangga, industri yang mewakili kepen­tingan ekonomi untuk hidup pas-pasan itu pun dibabat oleh kebijakan mereka. Hati nurani me­reka mung­kin merasa tidak enak. Tapi, kata ”berjuang” itu menu­tup segalanya. Pe­rasa­­an ti­dak enak pun bisa di­bikin lenyap.

Mereka bisa tidak peduli. Dan, sikap mereka jelas: ke­bijak­an ya  kebijak­an. Ini instru­men peng­atur­an, atau pe­nataan, yang tak boleh di­abai­kan. Ini lambang ke­kuasa­an. Dengan ke­ku­asaan seperti ini, siapa bisa menegur atau meng­ingatkan seoran pejabat?  Te­gur­an, peringatan, kritik, atau ihwal sejenis itu, tak didengar. Lain hal kalau teguran itu datang dari pelobi yang datang membawa uang.

Pelobi itu bos besar. Bos para pejabat kita. Para anggota DPR atau DPRD dan para pejabat pusat hingga di daerah patuh belaka kepada mereka. Betapa banyak aturan perundang-undangan yang telah disusun atas arahan, instruksi, perintah dan ”dawuh” para pelobi. Para pejabat kita diperintah orang asing dan menerima perintah itu dengan taat dan menunduk-nunduk seperti orang yang telah menjual jiwa, kebebasan, dan harga dirinya.

Kalau kita yang meminta ini dan itu, yang mengkritik atau mengingatkan agar begini dan begitu, atau agar jangan mem­bunuh harapan kami yang kecil itu, mereka tak pernah peduli. Pejabat memandang dirinya sebagai penguasa. Dan, peng­uasalah yang merasa dirinya berkuasa mengatur apa saja. Penguasa mengatur tanpa bisa diatur. Mereka berkuasa tanpa mau menerima kekuasaan pihak lain.

Betapa mengerikan arti ke­kuasaan jika harus begitu arti­nya. Betapa mewah sebuah ja­bat­an jika jabatan dilihat bukan sebagai amanah, hanya semen­tara dan bisa diganti setiap saat. Betapa mewah sebuah jabatan kalau jabatan itu artinya ke­kuasaan yang begitu besar.

Pejabat mungkin lupa, ke­bijakan yang salah bisa menjadi bencana sosial mengerikan. Mereka menyusun kebijakan demi kebijakan dengan mata merem, terpejam, dengan hati membatu. Kelihat­an­nya, pe­jabat sudah bukan lagi manusia. Rasa ke­manu­sia­­annya hi­lang. Sen­sitivi­tasnya lenyap se­lama menjadi pe­jabat yang me­rasa memiliki ke­kuasaan besar.

Mereka lupa, pejabat bisa pen­siun, dan suatu saat menjadi tua, tak berkuas, tak didatangi pelobi dan tak lagi ada orang yang meng­hargainya. Sesudah memasuki masa pensiun hanya rasa ke­sepian yang menemani­nya. Kesepian membuat stres berat. Tiap hari di rumah. Ruang geraknya hanya dapur, ruang makan, mungkin ke masjid, atau gereja atau ke apa nama­nya. Semua terbatas.

Hidup tak lagi punya agenda. Rapat tidak ada lagi. Acara ke hotel, yang dulu begitu rutin, sekarang tidak pernah lagi. Masa tua, pensiun, men­jadi ancaman. Apalagi sesudah itu juga ingat kebijakan ganas yang menghancurkan ke­hidup­an orang lain. Orang tua, pen­siun­an yang ringkih itu menjadi le­mah, dan sakit-sakitan. Sakit­nya tak mudah sembuh. Uang hasil penerima­an dari para pe­lobi dulu sudah menipis. Biaya pengobatan besar. Pemasukan tidak ada lagi. Sakitnya menyer­gap. Ditambah lagi rasa salah yang menggedor-gedor jan­tung­nya. Dulu tiap kebijak­an­nya berarti membunuh. Dia ingat banyak yang telah di­bunuh.

Sekarang dia baru tahu, alangkah baiknya kalau dulu sesekali mendengar suara rak­yat yang tertindas. Alangkah baiknya kalau dulu bersedia mendengar suara pemilik industri kecil, industri rumah tangga, yang hanya mewakili kepentingan ekonomi untuk hidup pas-pasan. Kalau me­reka dulu didengar dan diberi sedikit kelonggaran, rasa ber­dosanya sekarang mungkin tak akan begitu kejam seperti penagih utang yang tak mau menunggu waktu.

Dan dalam sakit-sakitan itulah persisnya mata hatinya melihat orang-orang susah yang dulu dibikin sengsara. Orang-orang susah itu datang dan memaafkannya karena mereka tak terlatih untuk mem­balas dendam. Orang-orang susah itu mendoakan­nya agar cepat sembuh. Tapi, dia sudah merasa sangat le­mah. Doa orang-orang itu malah memukul jiwanya. Mengapa mereka begitu baik? Mengapa aku begitu kejam. Dan, ingatan akan dirinya yang kejam mem­buat dunianya makin gelap, makin gelap. Dan, dalam gelap seperti itu sakit tak mudah diminta sembuh.
Kebijakan seharusnya tidak membunuh. Seharusnya ke­bijak­an itu mencerminkan sikap bijak.