Usai Bayar Denda ke AS, ZTE Masih Butuh Rp 149 Triliun

      Comments Off on Usai Bayar Denda ke AS, ZTE Masih Butuh Rp 149 Triliun

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Begitu kiranya yang dirasa ZTE sekarang.

Baru saja ‘diampuni’ Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, vendor smartphone asal Tiongkok tersebut kini dilaporkan masih membutuhkan pembiayaan sebesar US$ 10,7 miliar atau setara dengan Rp 149 triliun.

Adapun rencana pembiayaan tersebut, sejalan dengan permintaan dari regulator AS untuk memulihkan bisnis ZTE di Negeri Paman Sam.

Untuk diketahui, ZTE harus menangguhkan produksinya setelah AS melarang impor perusahaan tersebut.

Otoritas AS pun memberikan pengumuman penangguhan kepada ZTE, tetapi mereka harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, mereka harus mengganti seluruh jajaran direksi sebanyak 14 orang, lalu membayar denda US$ 1 miliar, dan menambah dana jaminan sebanyak US$ 400 juta.

Setelah meneruskan perdagangan saham pada pekan ini, ZTE mengungkap langkah pertama yang diambil demi mematuhi aturan yang sudah ditetapkan Departemen Perdagangan AS (DoC).

ZTE mengajukan kredit sebanyak 30 miliar Yuan (US$ 4,7 miliar) dari Bank of China dan US$ 6 miliar dari Bank Pembangunan Tiongkok di Shenzhen. Pengajuan dilakukan untuk menghindari defisit anggaran dan pengembangan pasca denda pada beberapa waktu lalu.

Karena sanksi dari AS, ZTE diduga telah merugi hingga US$ 2 miliar. Perusahaan juga mau tak mau harus membayar denda dalam waktu 60 hari setelah menyetujui penyelesaian sengketa pada 8 Juni 2018. ZTE pun harus mengubah manajemennya dalam waktu 30 hari.

ZTE sendiri juga baru saja mengubah jajaran dewan direksinya. Perusahaan menunjuk lima direktur non-independen, mulai dari Li Zixue, Li Buqing, Gu Junying, Zhu Weimin, dan Fang Rong  Demikian dikutip Business Standard, Selasa (19/6/2018).

Kelima anggota dewan direksi ini diketahui berasal dari perusasahaan yang terkait dengan negara pemegang saham dan hubungan investasi dengan ZTE.

Sementara, tiga direktur eksekutif non-independen juga ditunjuk, yakni Cai Manli, Yuming Bao, dan Gordon Ng.

Ketiganya memiliki pengalaman latar belakang hukum. Ambil contoh Yuming Bao, ia adalah penasehat hukum untuk beberapa perusahaan seperti Cisco dan News Corporation.

Diampuni Donald Trump, ZTE Minta Maaf ke Pegawai

Hasil gambar untuk kantor zte

Setelah ‘diampuni’ oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, ZTE akhirnya mengungkapkan penyesalan atas pelanggaran yang mereka lakukan.

Dilansir Reuters, Selasa (12/6/2018), perusahaan asal Tiongkok tersebut meminta maaf pada staf dan pelanggan setelah setuju membayar setidaknya US$ 1 miliar atau setara Rp 13.9 triliun pada kurs saat ini.

“Isu ini mencerminkan isu yang ada pada budaya kepatuhan di perusahaan dan tingkat manajemen kita,” tulis Chairman ZTE Yin Yimin dalam memo internal kepada staf.

Ia turut menambahkan, insiden ini disebabkan oleh beberapa pemimpin dan pegawai ZTE, dan mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan.

Yin Yimin juga menyebut denda yang wajib dibayar perusahaan sebagai “harga bencana.”

Sementara, para pegawai yang dianggap menjadi penyebab sanksi ini akan diminta pertanggungjawabannya. Pihak perusahaan juga akan merombak direksi mereka.

Sekadar informasi, salah satu pangkal dari sanksi ini adalah ZTE yang ketahuan tidak menghukum pegawai mereka yang melanggar aturan AS terkait embargo terhadap Iran dan Korea Utara.

Pengampunan yang diberikan Trump amat penting bagi ZTE. Sebab, sanksi yang diberikan Departemen Perdagangan AS melumpuhkan bisnis mereka dan mengancam status puluhan ribu pegawai mereka di Tiongkok.

Pegawai ZTE Girang

Hasil gambar untuk zte

Intervensi dari Gedung Putih terhadap kasus ini menjadi berkah tersendiri bagi ZTE.

Para pegawai ZTE di Tiongkok pun girang atas perkembangan positif atas kasus yang menjerat tempat mereka mencari nafkah.

“Wow! Kabar terobosan yang bagus!,” tulis seorang manajer ZTE di akun WeChat miliknya, seperti dikutip Reuters.

Intervensi yang dilakukan Gedung Putih dan Beijing memvalidasi teori yang menyebut bahwa pihak ZTE memang akan ditolong oleh pemerintah Tiongkok.

Perlu diketahui, ZTE adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Tiongkok.

ZTE dianggap melanggar sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara. Diketahui, perusahaan itu kedapatan mengirimkan perangkat ke dua negara tersebut.